🐟 Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat 1
Nekatberkendara tanpa mengantongi surat izin mengemudi (SIM) (sesuai Pasal 281) dikenakan Pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1 juta. 3. Jangan SMS atau telepon saat berkendara, mabok, dan lainnya. Pasal 106 ayat 2 akan menjerat dengan hukuman berupa kurungan 2 (dua) bulan atau denda
BerdasarkanPasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sementara itu, pembentukan Provinsi Jambi masih didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, dimana pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 disusun saat bentuk negara Indonesia masih
Jugaada 3 tilang karena melanggar pasal 281 ayat 1 jo pasal 77 ayat 1 tentang tidak memiliki SIM dengan denda Rp 1 juta. “Serta ada yang melanggar pasal 288 ayat 1 jo pasal 106 ayat 5 huruf A tentang tidak membawa STNK dengan dengan Rp 500 ribu sebanyak 16 tilang,” terangnya.[riq/ted]
Terkaitdengan upaya hukum peninjauan kembali, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU tentang MA jo. Pasal 268 ayat (3) dalam UU tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. MK dalam putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 mencabut ketentuan Pasal 268 ayat (3) dalam UU tentang Hukum Acara Pidana.
NONKTL | 1 pasal : Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) A4408TW 28.01 D6731578 229550016893999 DENI GANDA PERMANA F6457FCG D6731576 229550016893954 AHMAD LATIF A5954VX D6731294 13/08/2018 229550016881978 92080240 ADIK KURNIAWAN TONI.S NON-KTL | 2 pasal : Pasal 291 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (8),Pasal 288 ayat (1) Jo Pasal 70 ayat (2)
Mengemudikankendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000 Keterangan: Dengan blanko tilang warna biru melanggar pasal ini, Pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1.000.000 dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.
Pasal21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.
Ayat(1) pasal ini mengandung perintah umum, bahwa Pegawai Penuntut Umum (Jaksa) (menurut bunyi pasal 71 juga "Jaksa Pembantu") apabila ada peristiwa pidana "kedapatan tengah berbuat", harus bertindak seperti apa yang tersebut dalam pasal ini dan pasal-pasal 62 s/d 72 yang berikut ).
Pasal252. (1) Seorang debitur yang tidak melakukan perlawanan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 247 tidak kehilangan haknya, bila menyatakan ia disandera secara bertentangan dengan pasal-pasal 244, 245 dan 246 atau telah disandera dengan melawan hukum, dan dapat mengajukan permohonan agar pengadilan negeri menyatakan penyanderaannya batal.
Pasal288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b. Denda : Rp 250.000. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1). Denda : Rp 1.000.000. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkap oleh Polri. Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a.
ataumengubah syarat-syarat penangguhan tersebut, demikian Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. 2. Jika kurator menolak permohonan tersebut pihak kreditur dapat mengajukan permohonan penangguhan atau perubahan terhadap syarat-syarat penangguhan tersebut kepada hakim pengawas, demikian Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. 3.
Unsurlain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
aXBK. Penulis Santo Evren Sirait Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tengah menggelar razia Operasi Zebra Jaya 2017 sejak Rabu, 1 November 2017 sampai 14 November. Selama dua minggu, pihak kepolisan akan melakukan razia kendaraan bermotor di lokasi yang berbeda-beda. Diharapkan pengendara baik itu sepeda motor maupun mobil harus melengkapi diri dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Izin Mengemudi SIM sebelum berkendara. Namun bagi pengendara yang sudah terlanjur terkena tilang ada baiknya mengikuti aturan yang berlaku. Serta membayar denda yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang yang berlaku. Baca juga Pengendara Roda Dua Dominasi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Besaran Denda Tilang Sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Besaran denda tilang kepada pelanggar berbeda-beda tergantung dari kesalahan yang dilakukannya. Berikut ini daftar denda tilang yang harus ditanggung oleh pelanggar sesuai BAB XX Ketentuan Pidana. Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 empat bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Pasal 285 1 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper,penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Pasal 288 1 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan dan/atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 289 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 290 Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 291 1 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 292 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 satu orang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1satu bulan. Atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasal 293 1 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari. Dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan. Atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. 2 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari. Atau denda paling banyak Rp seratus ribu rupiah. Post Views 8,254
Ilustrasi penerapan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, sumber gambar 28 Ayat 1 UUD 1945 merupakan suatu wujud implementasi hak asasi manusia di dalam Undang-Undang. Pasal tersebut tentu mengandung makna yang mendalam tentang upaya pemenuhan hak kepada setiap manusia yang diterapkan dalam kehidupan buku Hak Asasi Manusia oleh Muhammad Ashri 2018, Hak Asasi Manusia merupakan sekumpulan hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hal ini mengacu pada kesetaraan sesama manusia tanpa mendiskriminasi atau membedakan berdasarkan ras, suku, agama, dan 28 UUD 1945 telah mengalami amandemen perubahan kedua. Sebelunya, pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."Makna Pasal 28 Ayat 1Ilustrasi penerapan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, sumber gambar 28 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”Makna pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada warga Indonesia. Hal ini menyangkut tentang hak untuk memeluk agama, memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan tempat Pasal 28 Ayat 1 dalam KehidupanBerikut adalah contoh penerapan pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 dalam kehidupan• Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat untuk mengeluarkan pikiran melalui lisan ataupun tulisan.• Hak untuk tumbuh, berkembang dan menjalankan kelangsungan hidup.• Hak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.• Hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, pekerjaan, dan kebudayaan.• Hak untuk memperoleh hidup yang sejahtera lahir dan batin.• Hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan di mata hukum.• Hak untuk memperoleh jaminan makna pasal 28 Ayat 1 dan sederet contoh penerapannya di dalam kehidupan. Setiap individu memiliki hak yang sifatnya mendasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Negara juga harus melindungi hak-hak warganya agar senantiasa terpenuhi sesuai dengan yang dicantumkan dalam UUD 1945.
Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas dan berapa besar denda maksimal jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah tabell jenis pelanggaran lalu lintas dan denda tilang sesuai dengan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009. JENIS PELANGGARAN LALU-LINTAS PASAL YANG DILANGGAR & DENDA MAKSIMAL RP Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat 1 jo pasal 28 ayat 2 Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat 3 , yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat 3 Setiap Pengemudi Semua jenis kendaraan bermotor Tidak membawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah. Pasal 288 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 5 hrf b Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1 STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 288 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 5 huruf a TNKB tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat 1 Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pasal 289 jo Pasal 106 ayat 6 Lampu utama malam hari Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat 1jo pasal 107 ayat 1 Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat 6 jo pasal 106 4 huruf h Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Sepeda Motor Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah –rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm. Pasal 290 jo Pasal 106 7. Gerakan lalu lintas Melanggar aturan geraka lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir asal 287 ayat 3 jo Pasal 106 ayat 4 e Kecepatan Maksimum dan minimum Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat5 jo Psl 106 ayat 4 hrf g atau psl 115 hrf a Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah Pasal 294 jo pasal 112 1. Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat 2 Melanggar Rambu atau Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat1 jo psl 1064 hrf a dan Psl 106 ayat4 hrf b Melanggar APILL Traffict light Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat 2 jo psl 1064 hrf c Mengemudi tidak Wajar - Melakukan kegiatan lain saat mengemudi -Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Pasal 283 jo pasal 106 1. Diperlintasan Kereta Api Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf a Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat 1 Hak utama Kendaraan tertentu Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri. a. Kend Pemadam Kebakaran yg sdg melaks tugas b. Ambulan yang mengangkut orang sakit ; c. Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas; d. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kend Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara; f. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan g. Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat 4 jo Pasal 59 dan pasal 106 4 huruf f jo Pasal 134 dan pasal 135. Hak pejalan kaki atau Pesepeda Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat 2. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih. Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat 3 Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamtan. Pasal 289 jo pasal 106 6 Ranmor Tanpa Rumah- rumah Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat 7 Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenui persyaratan teknis meliputi Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 3 jo pasal 48 2 Persyaratan laik jalan Ranmor tidak memenui persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ; a. Emisi Gas Buang ; b. Kebisingan suara c. Efisiensi sistem rem utama; d. Efisiensi system rem parkir; e. Kincup Roda Depan; f. Suara Klakson; g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. Radius putar; i. Akurasi alat penunjuk kecepatan; j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban; Kesesuaian daya mesin pengerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat 3 jo pasal 48 3. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di samping pengemudi Sabuk Keselamatan Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat 6 Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat 3 jo ps 106 5 hrf c Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo pasal 36 Tanpa ijin dalam trayek Tidak memiliki ijin menyelangarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf a jo psl 173 ayat1 hrf a Tanpa Ijin tidak dalam Trayek Tidak memiliki ijin menyelanggarakan angkutan orang tidak dalam trayek. Psl 308 hrf b jo psl 173 ayat 1 hrf b. IjinTrayek Menyimpang Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf c jo pasal 173 Pengunaan jalur atau lajur Tidak mengunakan lajur yg tlah ditentukan atau tdk menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf a jo Pasal 124 ayat 1 hrf c. Turun Naik Penumpang Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf b psl 124 ayat 1 hrf d Pintu tidak ditutup Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf c jo pasal 124 1 hrf e Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal 126 Ijin khusus disalahgunakan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat 1 Pengemudi Bus Pengemudi Ranmor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat 3 jo ps106 5 hrf c Pengemudi Angkutan Barang Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat 3 jo Pasal 106 ayat 5 hrf c Kelas Jalan Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal 125 Mengangkut Orang Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl 303 jo pasal 137 ayat 4 hrf a,b,c Surat Muatan Dokumen Perjalanan Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan Pasal 306 jo Pasal 168 ayat 1 Pengemudi Angkutan Umum Barang Tata Cara Pemuatan Barang Tidak mematui ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat 1 Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat 3 jo pasal 106 ayat 5 hrf c Pengemudi yg mengangkut barang Khusus Persyaratan keselamatan dan keamanan Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait. Pasal 305 jo pasal 162 ayat 1 hrf a,b,c,d,e dan f . Pengendara Sepeda Motor Lampu Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat 2 jo psl 107 2 Helm Standart Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat 1 jo ayat 8 Helm Penumpang Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat 2 jo Psl 106 ayat 8 Muatan Tanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat 9 Persyaratan Teknis dan laik jalan Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat 1 jo pasal 106 ayat 3, dan Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja - Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik, - Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau - Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf a,b dan c Balapan di Jalanan Pengendara bermotor yang balapan di jalan sebagaimana Pasal 115 huruf b Pasal 297 akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp
pasal 281 jo pasal 77 ayat 1