☔ Hukum Denda Dengan Uang Di Pesantren

Dalamputusan banding, Andi dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Dia juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dollar AS dan Rp1,186 miliar. SetyaNovanto menyebut akan ke 'pesantren' di Lapas Sukamiskin setelah menerima putusan hakim. hakim memberi hukuman denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Apabila tidak mencukupi, harta Novanto akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bila tidak mampu membayar, Novanto dikenakan pidana penjara selama 2 MahkamahAgung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta. Belum selesai menjalani masa hukuman pada kasus pertama, Nazaruddin kembali divonis pada 15 Juni 2016 dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumdiundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada tanggal 16 Januari 2009 yang lalu, masyarakat yang hendak menyelenggarakan usaha di bidang pendidikan selalu memilih bentuk Yayasan ataupun Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai naungan dari lembaga pendidikan dimaksud. Pelaku terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 5 miliar," ungkap Putu Yudha Prawira, Minggu (31/7). Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Muhammad Said Husein menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 24 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Perumahan Guru Pesantren Yayasan DH. Denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda 5 Miliar," tandasnya. Sementara pelaku SA, 36, yang juga merupakan warga sekitar Ponpes mengaku sudah menjadi pengajar selama 12 tahun. Ia juga mengaku mengenal korban sudah lama. Kerja disana 12 an tahun, dan kenal korban sudah lama. Menurutpeserta KKN Sekar Ridha Hardianti, Fakultas Hukum Undip, Dalam tema yang diberikan untuk sosialisasi ini, merupakan sebuah edukasi yang selaras dengan program kerja KKN di kelurahan Salamanmloyo yakni terkait dengan Program kerja mutlidisipliner yakni SDG's - Pendidikan Berkualitas yakni edukasi tentang mentaati rambu lalu lintas Halini berbeda dengan hukum mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai aset yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Hukum mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai aset yang sah diperdagangkan di Indonesia ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. Didikyang melakukan perlawanan hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA), kini harus menerima hukuman lebih berat. Angrianimenjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar JPU menuntut terdakwa Sulaiman Milla 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Salah satu di antaranya karena latar belakang terdakwa. "Karena dia kan pembina di Ponpes. Semestinya dia menjadi teladan, tetapi justru dia memperlihatkan kelakuan buruk ke santriwatinya," bebernya. DendaPelaku Pencucian Uang di Indonesia. Posted by Admin DSLA . Memulai jasa konsultasi hukum dengan menjadikan hukum lingkungan menjadi bidang spesialisasi utama DSLA. 8:00 - 17:00. Jam Buka Kami Sen. - Jum. +62 21 - 22907878 +6281 - 315558283. Telepon dan Whatsapp. Hubungi Kami. 8t3SU. TASIKMALAYA, - IKW 12 asal Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, didenda Rp 37 juta akibat kabur dari Pondok Pesantren di Bandung. Dari mana perhitungan denda Rp 37 juta tersebut?RSN 31, ibu IKW, mengatakan, jumlah denda didasarkan pada berapa lama anaknya tinggal di pesantren tersebut. Dari tagihan pesantren, anaknya sudah tinggal di pesantren yang memberikan pembelajaran gratisan tersebut 745 hari. Kemudian dikalikan denda Rp per hari. Baca juga 6 Fakta Kasus Santri Didenda Rp 37 Juta oleh Ponpes di Kabupaten Bandung "Saya hanya pasrah saja dan meminta bantuan ke KPAID dan pemerintah. Jangan kan uang untuk bayar puluh-puluh juta begitu, buat makan sehari-hari saja kami susah, Pak," jelas RSN saat ditemui di rumahnya, Selasa 8/11/2022.Selama ini, RSN hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaannya yang serabutan di kampungnya. Sebelumnya, ia berharap anaknya yang bisa disekolahkan gratis di Pondok Pesantren Cilengkrang, Bandung, itu akan membantu meringankan beban biaya hidup keluarganya. "Sebelumnya memang ada kertas perjanjian saat anak saya masuk ke pesantren itu. Tapi, kertas perjanjian itu tak menyebutkan berapa denda kalau anak tak menyelesaikan pendidikannya di sana. Saya cari pun sudah hilang. Saya bagaimana lagi, kalau anak katanya enggak betah belajar lagi di sana, saya enggak tahu alasannya apa, anak saya enggak bilang," singkat RSN. Baca juga Duduk Perkara Santri Didenda Rp 37 Juta oleh Pesantren dan Reaksi Keras Wagub Jabar Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, membenarkan bahwa orangtua santri 12 tahun yang melaporkan permasalahan yang dialaminya itu merupakan keluarga tak mampu. Sesuai keterangan ibu kandungnya, selama ini memang ada kertas perjanjian saat anaknya masuk ke pondok pesantren itu tiga tahun lalu. "Iya ada kertas perjanjian, tapi katanya hilang dan tak disebutkan detail dendanya berapa. Namun demikian, pihaknya akan terus mengawal kasus laporan ini dan sedang mengonfirmasi ke pihak pesantren," tambah dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. ArticlePDF Available AbstractThe law of sharia banks as a monetary intermediary institution which is the main contributor and main funding activity is that various products and mechanisms are facing various dynamics, such as the fact that some customers cannot fulfill their obligations within the prescribed time, resulting in delayed payment delays. In this case, the bank tried to overcome the problem tersbut by applying a penalty on financing in which accommodate the opinion of the Council of Advocates of Islamic Law of the National MUI where the customer can be fined if the customer is late in making deferred payments. In Islam a person is obliged to respect and obey each trust or agreement entrusted to him. If he has obtained a bank loan or financing, then he already trusts other people depositors or owners of capital so that if he did default, then it can be said he has done default and can be subjected to sanctions or actions according to the conditions and reasons. In this case because customers do default bank will suffer losses, because it causes bank spend more extra expenses ranging from administrative affairs, to hire a lawyer. The National Islamic Law Council of MUI in its fatwa Number 17/ DSN-MUI / IX / 2000 on Sanctions against Clients Delaying Payments enables the banks of sharia to assume customer to be able to but does not fulfill the obligations of syari 'ah. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. PENERAPAN DENDA MURABAHAH MENURUT FATWA DEWAN SYARIAHNASIONAL DSN/MUI STUDI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIACABANG PADANGSIDIMPUANFadliFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PadangsidimpuanJl. H. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang, Padangsidimpuane-mail fadligoldenboy31 law of sharia banks as a monetary intermediary institution which is the main contributor andmain funding activity is that various products and mechanisms are facing various dynamics, such asthe fact that some customers cannot fulfill their obligations within the prescribed time, resulting indelayed payment delays. In this case, the bank tried to overcome the problem tersbut by applying apenalty on financing in which accommodate the opinion of the Council of Advocates of Islamic Law ofthe National MUI where the customer can be fined if the customer is late in making deferredpayments. In Islam a person is obliged to respect and obey each trust or agreement entrusted to him. Ifhe has obtained a bank loan or financing, then he already trusts other people depositors or owners ofcapital so that if he did default, then it can be said he has done default and can be subjected tosanctions or actions according to the conditions and reasons. In this case because customers do defaultbank will suffer losses, because it causes bank spend more extra expenses ranging from administrativeaffairs, to hire a lawyer. The National Islamic Law Council of MUI in its fatwa Number 17/DSN-MUI / IX / 2000 on Sanctions against Clients Delaying Payments enables the banks ofsharia to assume customer to be able to but does not fulfill the obligations of syari ' kunci denda, murabahah, Dewan Syariah NasionalPENDAHULUANerbankan memiliki peran yangsangat penting dalam perekonomiansuatu negara tersebut. Semakin baikkondisi perbankan suatu negara, semakinbaik pula kondisi perekonomian suatunegara. Efektivitas dan efesiensisistem perbankan di suatu negaraakan memperlancar perekonomiannegara tersebut Ely dkk, 2008 3. Banyaksekali peran perbankan dalam suatuperekonomian secara umum. Salah satudi antaranya perbankan memiliki peranpendorong ekonomi nasional karenaperbankan dapat berperan mendorongpertumbuhan penyaluran dana yang baik,para pelaku ekonomi dapat terbantudalam pengalokasian dana sertapengaturan dana. Perbankan dalamkehidupan suatu negara adalah salahsatu agen pembangunan agent ofdevelopment. Hal ini dikarenakan adanyafungsi utama dari perbankan itu sendirisebagai lembaga yang menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkan kembali kemasyarakatdalam bentuk kredit atau perbankan syariah di 220║Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017Indonesia merupakan perwujudan darikeinginan masyarakat yang membutuhkansuatu sistem perbankan alternatif yangmenyediakan jasa perbankan yangmemenuhi prinsip syariah Usanti dkk,2015 1.Bank syariah merupakan salah satuaplikasi dari sistem ekonomi syariahIslam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mengaturbidang perekonomian umat dan tidakterpisahkan dari aspek aspek lain ajaranIslam yang komprehensif dan berarti ajaran Islammerangkum seluruh aspek kehidupam,baik ritual maupun sosial kemasyarakatanyang bersifat Universal. Universalbermakna bahwa syariah Islam dapatditerapkan dalam setiap waktu dantempat tanpa memandang ras, suku,golongan, dan agama. Sesuai prinsipIslam sebagai rahmatan lil alamin Usantidkk, 2015 1.Bank syariah sebagai sebuahlembaga keuangan mempunyaimekanisme dasar, yaitu menerimadeposito dan pemilik modal depositordan mempunyai kewajiban liabilityuntuk menawarkan pembiayaan kepadainvestor pada sisi asetnya, dengan polaatau skema pembiayaan yang sesuaidengan syariat Islam. Pada sisikewajiban, terdapat dua kategori utama,yaitu interest-fee current and savingaccounts dan investment accounts yangberdasarkan pada prinsip PLS Profit andLoss Sharing antara pihak bank denganpihak depositor, sedangkan pada sisiaset, yang termasuk di dalamnya adalahsegala bentuk pola pembiayaan yangbebas riba dan sesuai prinsip ataustandar syari’ah seperti mudharabah,musyarakah,istishna,salam, dan lain-lainAli, 2008 1.Salah satu skim fikih yang palingpopular digunakan oleh perbankansyariah adalah skim jual beli murabahah ini lazim dilakukanoleh Rasulullah Saw dan parasahabatnya. Secara sederhana, murabahahberarti suatu penjualan barang sehargabarang tersebut ditambah keuntunganyang disepakati. Misalnya, seseorangmembeli barang kemudian menjualnyakembali dengan keuntungan besar keuntungan tersebut dapatdinyatakan dalam nominal rupiahtertentu atau dalam bentuk persentasedari harga pembeliannya, misalnya 10%atau 20% Karim, 2003 161.Bila Transaksi jual beli telahdisepakati, maka harga jual beli yangditetapkan tidak dapat berubah. Dalamperjanjian dapat dimasukan klausuldalam hal keterlambatan pembayaranatau default bahwa nasabah di haruskanmembayar denda yang dihitung dalamsuatu presentase per hari atau per tahundan penerimaan denda tersebut akandibukukan dalam dana kebajikan padabank. Penerimaan denda tidakdiperkenankan untuk dipergunakanmenjadi sumber penerimaan bank, tetapihanya untuk tujuan kebajikan termasukuntuk proyek-proyek peningkatankondisi ekonomi dari para fakir miskindan dhuafa Ascarya, 2013 165. Parapihak wajib melaksanakan perikatan atauperjanjian yang timbul dari akad yangmereka tutup. Apabila salah satu pihaktidak melaksanakan kewajibannyasebagaiamana mestinya, tentu timbulkerugian pada pihak lain yangmengharapkan dapat mewujudkan Penerapan DendaMurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan║221kepentingannya melalui pelaksanaanakad tersebut Anwar, 2010 329.Oleh karena itu, hukum melindungikepentingan pihak dimaksud kreditordengan membebankan tanggung jawabuntuk memberi ganti rugi atas pihakyang mungkir janji debitur bagikepentingan pihak yang berhak kreditor.Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkarjanji apabila kerugian yang dialami olehkreditor memiliki hubungan sebab akibatdengan perbuatan ingkar janji atauingkar akad dari debitur. Anwar, 2010330. Apabila hal tersebut terjadi kepadasetiap bank syariah maka pihak bankakan mengalami dampak negatif yangsangat besar. Jika dilihat dari banyaknyajumlah nasabah, penulis bermaksudmeneliti penerapan denda tersebut di Muamalat Indonesia perbankan syariah memilikiperbedaan dalam merumuskan biayadenda dalam pembiayaan murabahah,Berdasarkan wawanacara awal yangdilakukan peneliti dengan informan seksiKoordinator Financing Pada PT. BankMuamalat Indonesia CabangPadangsidimpuan untuk merumuskandenda dalam pembiayaan murabahahtidak menggunakan hitungan percent %,melainkan menggunakan proses tiringatau range. Tiring pada PT. BankMuamalat Indonesia CabangPadangsidimpuan adalah rentan ataujangka besaran pembiayaan yang telahditetapkan berdasarkan besar danapembiayaan yang di inginkan besar dana pembiayaanmurabahah yang di inginkan oleh nasabahsemakin besar biaya denda yang akandikenakan kepada nasabah. Pada saatakad dan ijab qabul pembiayaanmurabahah biaya denda telah diberitahukan kepada nasabah. Dimanabiaya denda tidak dimasukkan menjadimargin bank melainkan di tujukankepada Baitulmaal Muamalat yang manabiaya tersebut di gunakan sebagai danakebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial Setiawan, Mei 2017.Ada dua kemungkinan sebab sebabnasabah terkena denda, yaitu pertamatidak melaksanakan akad dan yangkedua alpa dalam denda akad mengandaikanbahwa terdapat suatu akad yang sudahmemenuhi ketentuan hukum sehinggamengikat dan wajib dipenuhi. Bilamanaakad yang sudah tercipta secara sahmenurut ketentuan hukum itu tidakdilaksanakan isinya oleh debitur ataudilaksankan tetapi tidak sebagaimanamestinya ada kesalahan, makaterjadilah kesalahan di pihak debiturtersebut, baik kesalahan itu karenakesengajaanya untuk tidak melaksanakannyamaupun karena kelalaiannya Anwar,2010 332.METODE PENELITIANJenis penelitian ini adalah penelitianlapangan field research denganmengambil lokasi penelitian di PT BankMuamalat Indones i a Caban gPadangsidimpuan. Teknik pengumpulandata primer menggunakan a dilakuk a n terhada pinforman yang representatif pengumpulan datasekunder, menggunakan studi literatur. 222║Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017PEMBAHASANTinjauan PustakaPengertian MurabahahMurabahah adalah akad jual belibarang dengan harga jual sebesar biayaperolehan ditambah keuntungan yangdisepakati dan penjualharus mengungkapkanbiaya perolehan barang tersebut kepadapembeli. Defenisi ini menunjukkanbahwa transaksi murabahah tidak harusdalam bentuk tunai setelah menerimabarang ditangguhkan dengan mencicilsetelah menerima barang, ataupunditangguhkan dengan membayarsekaligus di kemudian hari Yahya dkk,2014 180.Kata jual beli terdiri dari dua kata,yaitu jual dan beli. Kata jual dalambahasa arab dikenal dengan istilah al-bay’yaitu bentuk mashdar dari ba’a yabi’ubay’an yang artinya menjual. Adapunkata beli dalam bahasa arab dikenaldengan istilah al syira’ yaitu mashdar darikata syara yang artinya membeli. Dalamistilah fikih jual beli disebut dengan al bayyang berarti menjual, mengganti ataumenukar sesuatu dengan sesuatu yanglain Hidri, 2015 155.Adapun defenisi jual beli secaraistilah menurut Abu MuhammadMahmud al-Ayni pada dasarnya jualbeli merupakan penukaran barangdengan barang yang dilakukan dengansuka sama suka. Defenisi jual beli inisejalan dengan firman Allah bahwa jualbeli harus didasarkan pada keinginansendiri dan atas dasar suka sama firman Allah dalah surahan-Nisa ayat 29.“Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecualidengan jalan perniagaan yang Berlakudengan suka sama-suka di antara janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang kepadamu.” an-Nisa [4]29Di dalam Kamus Ekonomi Islammurabahah adalah penjualan barangdengan margin keuntungan yangdisepakati dan penjual memberitahukanbiaya perolehan dan barang yang dijualtersebut. Penjualan murabahah ada duajenis. Pertama, bank syariah membelibarang dan menyediakan untuk dijualtanpa janji sebelumnya dari pelangganuntuk membelinya. Kedua, bank syariahmembeli barang yang sudah dipesan olehseorang pelanggan dan pihak ketiga lainkemudia menjual barang ini kepadapelanggan yang sama Suwiknyo, 2009176-177.Ketentuan Syar’i Transaksi MurabahahPembolehan penggunaan murabahahdidasarkan pada Alquran surat al-Baqarah ayat 275 yang menyatakanbahwa Allah SWT telah menghalalkanjual beli dan mengharamkan Syar’i terkait dengan transaksimurabahah, digariskan oleh fatwa DewanSyariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahastentang ketentuan umum murabahahdalam bank syariah, ketentuan murabahah Penerapan DendaMurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan║223kepada nasabah, jaminan, utang dalammurabahah, penundaan pembayaran, dankondisi bangkrut pada nasabahmurabahah. Secara spesifik, ketentuansyar’i tersebut akan dibahas pada bagianrukun transaksi murabahah berikutYahya dkk, 2014 180-183.Rukun Transaksi MurabahahRukun transaksi murabahahmeliputi transaktor, yaitu adanyapembeli nasabah dan penjual banksyariah, objek akad murabahah yang didalamnya terkandung berang dan harga,serta ijab dan kabul berupa pernyataankehendak masing-masing pihak, baikdalam bentuk ucapan pihak yang bertransaksitransaktor merupakan rukun transaksimurabahah terdiri atas pembeli yaitunasabah yang memerlukan barang danpenjual yaitu bank syariah. Dalam fikihmuamalah, transaktor disyaratkanmemiliki kompetensi berupa akil balighdan kemampuan memlih yang optimal,seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa,dan lainnya. Adapun untuk transaksidengan anak kecil, dapat dilakukandengan izin dan terdapat kerugian bankakibat pembatalan pembelian, bankdapat mengurangi uang muka sebesarkerugian yang ditanggung oleh jika uang muka tidakmencukupi untuk menutupi kerugianbank, DSN membolehkan bank memintasisa kerugiannya kepada fatwa DSN Nomor 17,nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, termasuk dalampembayaran piutang pembayaran oleh nasabahpembiayaan di satu sisi dapatmengganggu bank syariah dalamoperasinya dan di lain sisi merugikannasabah penabung karena tidak jadimendapatkan keuntungan bagi hasilyang semestinya mereka terima. Ataspertimbangan ini, DSN MUI membolehkanbank syariah menerapkan sanksi berupadenda sejumlah uang tertentu kepadanasabah yang menunda-nunda menunaikankewajibannya padahal memliki kemampuanuntuk melunasi yang dikenakan ataspenundaan pembayaran didasarkan padaprinsip ta’zir, agar nasabah lebih disiplindalam melaksanakan demkian, nasabah yang tidakatau belum mampu membayar karenakondisi force majeur tidak bolehdikenakan sanksi. Bagi bank syariah,dana denda yang diterima harusdiperuntukkan sebagai dana praktik, terdapat beragamkebijakan penentuan besaran denda,sebagian bank menentukan besarandenda sebesar presentase tertentuterhadap pendapatan margin yangtertunggak tanpa di kaitkan denganjumlah hari keterlambatan, sedangsebagian lagi menentukan besaran dendadengan presentase yang sangat kecilterhadap total kewajiban yang tertunggakdan mangaitkannya dengan jumlah hariketerlambatan. Kendati demikian, dalampraktiknya bank syariah sangat hati-hatimenerapkan ketentuan denda. sejauh ini,bank ini lebih mengedepankan pendekatanpersuasif dengan mengingatkan nasabahuntuk memenuhi kewajibannya. Oleh 224║Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017karenanya, beberapa bank syariahhampir tidak menerapkan kebijakandendanya kepada nasabah. Dalam situasinasabah dinyatakan pailit dan gagalmenyelaesaikan utangnya, bank menundatagiham pembiayaan sampai menjadisanggup DendaDenda adalah bentuk hukumanyang melibatkan uang yang harusdibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenisyang paling umum adalah uang denda,yang jumlahnya tetap, dan denda harian,yang dibayarkan menurut penghasilanseseorang. Denda dalam konteks akaddisebut garamah atau ta’zir. Denda adalahhukuman yang berupa materi atau bendadikenakan dan harus dibayarkan Syamsul Anwar dendaadalah adanya perbuatan ingkar janjiyang dapat dipersalahkan, perbuataningkar janji itu menimbulkan kerugiankepada kreditor, dan kerugian kreditoritu disebabkan oleh memiliki hubungansebab-akibat dengan perbuatan ingkarjanji debitur Anwar, 2010 332.Menurut Ali Imran Sinaga dendamerupakan salah satu jenis darihukuman ta’ menurut bahasaadalah ta’dib, artinya memberi juga diartikan dengan Ar-RadduWal Man’u, yang artinya menolak danmendidik. Disebutkan mencegah ataumenolak karena ta’zir dapat mencegahatau menolak pelaku kejahatan untuktidak mengulangi kembali kejahatannyayang dapat menyakiti dan merusak hartabenda orang lain. Kemudian, disebutkanmendidik karena mendidik pelakukejahatan supaya dapat menyadari danmerubah sikap dan perilaku buruknyasehingga ia tidak mengulanginya AliImran Sinaga, 2011 113.Menurut Dwi Suwiknyo, ta’ziradalah denda yang harus dibayar akibatpenundaan pengembalian piutang, danadari denda ini akan dikumpulkan sebagaisumber dana kebajikan Dwi Suwiknyo,2009 246. Dari definisi-definisi yangdikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta’ziradalah suatu istilah untuk hukuman atasjarimah-jarimah yang hukumannya belumditetapkan oleh syara’. Dari definisitersebut, juga dapat dipahami bahwajarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakanhukuman had dan tidak pula demikian inti dari jarimah ta’ziradalah perbuatan garis besar hukuman ta’zirdapat dikelompokkan menjadi empatkelompok, yaitu1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan,seperti hukuman mati dan jilid dera.2. Hukuman yang berkaitan dengankemerdekaan seseorang, sepertihukuman penjara dan Hukuman ta’zir yang berkaitandengan harta, seperti denda,penyitaan/ perampasan harta, danpenghancuran Hukuman-hukuman lain yang ditentukanoleh ulil amri demi ulama yang membolehkandenda atau ganti rugi ta’widhsebagaimana dikutip oleh Isham Anasal-Zaftawi, hukum al-gharamah al-maliyahfi al-fiqih al-islami, al-qahirah al-ma’hadal’alami li al fikri al islami, kerugian harusdihilangkan berdasarkan kaidah syariahdan kerugian itu tidak akan hilang Penerapan DendaMurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan║225kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhansanksi atas debitur mampu yangmenunda-nunda pembayaran tidak akanmemberikan manfaat bagi kreditor yangdirugikan. Penundaan pembayaran haksama dengan ghashab karena itu,seyogianya status hukumnya pun sama,yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggungjawab atas manfaat benda yang di ghashabselama masa ghashab, menurut mayoritasulama, disamping ia pun harusmenanggung harga nilai barang tersebutbila rusak Ali, 2008 266.Hukum Denda dalam IslamMengenai pemberlakuan denda,terdapat perbedaan pendapat ulamafikih. Sebagian berpendapat bahwahukuman denda tidak boleh digunakan,dan sebagian lagi berpendapat bolehdigunakan. Ulama Mazhab Hambali,termasuk Ibnu Taimiyah dan IbnuQayyim al-Jauziah, mayoritas ulamaMazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi,dan sebagian ulama dari kalangan mazhabSyafi’i berpendapat bahwa seorang hakimboleh menetapkan hukuman dendaterhadap suatu tindak pidana ta’zir,mereka beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah Swt. yang melarang bersikapsewenang-wenang terhadap harta oranglain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat188“Dan janganlah sebahagian kamumemakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil danjanganlah kamu membawa urusanharta itu kepada hakim, supaya kamudapat memakan sebahagian dari pada hartabenda orang lain itu dengan jalanberbuat dosa, padahal kamu mengetahui”. al-Baqarah [2] 188Kemudian dilanjutkan denganhadits Nabi Muhammad Saw Majah,1999 373.ْﻦَﻋ ِﰊَأ َةَدْﺮُـﺑ ِﻦْﺑ ٍرﺎَﻴِﻧ ﱠنَأ َلﻮُﺳَرﻰﱠﻠَﺻ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَوَنﺎَﻛ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻻ ُﺪَﻠُْﳚ ٌﺪَﺣَأ َقْﻮَـﻓ ِﺮْﺸَﻋ ٍتاَﺪَﻠَﺟ ِإ ﱠﻻ ِﰲ ٍّﺪَﺣْﻦِﻣ ِدوُﺪُﺣDari Abu Burdah bin Niyar,Sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda "Seseorangtidak boleh didera lebih dari sepuluh kalideraan, kecuali di dalam salah satu al-Jaziri berkata,“maksud dari hadits tersebut adalahhukuman untuk perbuatan maksiat,bukan termasuk pada hukuman hadits ini menunjukkan tidakbolehnya menghukum dengan lebih darisepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telahdiharamkan oleh Allah. Maka keputusanhukuman ta’zir sepenuhnya diserahkankepada hakim. Maka semua jeniskejahatan yang didalamnya tidak adasyari’at had dan kafarah maka hakimmenghukum dengan memenjarakan ataudengan pukulan yang dilihat dapatmencegah terhadap perbuatan hukuman yang dilakukan padasorang anak kecil disebut dengan ta’dibyaitu sebagai bentuk pendidikan dengan 226║Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017syarat tidak melebihi sepuluh kali deraanal-Jaziri, 1990 352.Fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampuyang Menunda-nunda PembayaranDSN/MUI, 2014 120-124Menetapkan Fatwa Tentang SanksiAtas Nasabah MampuYang Menunda-nunda PembayaranPertama Ketentuan Umum1. Sanksi yang disebut dalam fatwa iniadalah sanksi yang dikenakan LKSkepada nasabah yang mampumembayar, tetapi menunda-nundapembayaran dengan Nasabah yang tidak/belum mampumembayar disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidakmempunyai kemauan dan itikad baikuntuk membayar utangnya, bolehdikenakan Sanksi didasarkan pada prinsip ta’ziryaitu bertujuan agar nasabah lebihdisiplin dalam melaksanakan Sanksi dapat berupa denda sejumlahuang yng besarnya ditentukan atasdasar kesepakatan dan dibuat saatakad Dana yang berasal dari dendadiperuntukkan sebagai dana Jika salah satu pihak tidakmenunaikan kewajibannya atau jikaterjadi terjadi perselisihan di antarakedua belah pihak, maka penyelesainnyadilakukan melalui Badan ArbitraseSyariah setelah tidak tercapai kesepakatanmelalui Fatwa ini berlaku sejaktanggal ditetapkan dengan ketentuan jikadi kemudian hari ternyata terdapatkekeliruan, akan diuabah dan disempurnakansebagaimana Janji WanprestasiPengertian Ingkar Janji WanprestasiWanprestasi berasal dari bahasaBelanda, yang artinya prestasi berarti kelalaian, cidera janji,tidak menepati kewajibannya dalamperjanjian. Adapun yang dimaksudwanprestasi adalah suatu keadaan yangdikarenakan kelalaian atau kesalahanpihak nasabah, nasabah tidak dapatmemenuhi prestasi seperti yang telahditentukan dalam perjanjian Munawir,2004 238.. Adapun yang menyatakanbahwa wanprestasi adalah tidakmemenuhi atau lalai melaksanakankewajiban pembiayaan sebagaimanayang ditentukan dalam perjanjian atauakad yang dibuat antara pihak bank dannasabah Ali, 2005 124.Adapun yang berkaitan denganingkar janji, pasal 36 menetapkan bahwapihak dapat dianggap melakukan ingkarjanji wanprestasi, apabila karenakesalahannya Djakfar, 2009 1621. Tidak melakukan apa yang dijanjikanuntuk melakukannya2. Melaksanakan apa yang dijanjikan,tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan3. Melakukan apa yang dijanjikannya,tetapi terlambat atau4. Melakukan sesuatu yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukanDalam pasal 38 ditegaskan bahwapihak dalam akad yang melakukaningkar janji dapat dijatuhi sanksiDjakfar, 2009 1631. Pembayaran ganti rugi;2. Pembatalan akad;3. Peralihan resiko; Penerapan DendaMurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan║2274. Denda dan atau;5. Pembayaran biaya Dewan Syariah Nasional Tentang GantiRugi Ta’widh DSN/MUI, 2014 242Menetapkan Fatwa Tentang GantiRugi Ta’widhPertama Ketentuan Umum1. Ganti rugi ta’widh hanyaboleh dikenakanatas pihak yang dengan sengaja ataukarena kelalaian melakukan sesuatuyang menyimpang dari ketentuanakad dan menimbulkan kerugian padapihak Kerugian yang dapat dikenakanta’widh sebagaimana dimaksud dalamayat 1 adalah kerugian riil yangdapat Kerugian riil sebagaimana dimaksudayat 2 adalah biaya-biaya riil yangdikeluarkan dalam rangka penagihanhak yang seharusnya Besar ganti rugi ta’widh adalah sesuaidengan nilai kerugian riil real lossyang pasti dialami fixed cost dalamtransaksi tersebut dan bukan kerugianyang diperkirakan akan terjadipotensial loss karena adanya peluanghilang opportunity loss atau al-furshahadh-dhaiah5. Ganti rugi ta’widh hanya bolehdikenakan pada transaksi akad yangmenimbulkan utang-piutang dayn,seperti salam, istishna’ serta murabahahdan Dalam akad mudharabah danmusyarakah, ganti rugi hanya bolehdikenakan oleh shibul mal atau salahsatu pihak dalam musyrakah apabilabagian keuntungannya sudah jelastetapi tidak Ketentuan Khusus1. Ganti rugi yang diterima dalamtransaksi di LKS dapat diakui sebagaihak pendapatan bagi pihak Jumlah ganti rugi besarnya harus tetapsesuai dengan kerugian riil dan tatacara pembayarannya tergantungkesepakatan para Besarnya ganti rugi ini tidak bolehdicantumkan dalam Pihak yang cedera janji bertanggungjawabatas biaya perkara dan biaya lainnyayang timbul akibat proses PenelitianPT. Bank Muamalat Indonesia, Tbkmembuka cabang di kota Padangsidimpuanpada tanggal 03 Juli 2003. Untukperesmian pada saat itu dibuka secararesmi oleh Dewan Komisaris dari kantorpusat Jakarta beserta rombongan bersamabapak Andi Bukhari kepala cabangMedan dan disaksikan oleh Muspida,MUI, Kementrian Agama, Pejabatsetempat serta seluruh karyawan yangpada saat itu berjumlah 16 orang. Muamalat Indonesia, Tbk CabangPadangsidimpuan terletak di Jalan GatotSubroto No. 08. Lokasi ini sangat mudahuntuk dijangkau karena tempat kantornyaberada pada pusat kota Padangsidimpuanyang terletak pada jalan protokol disamping Horas Bakery dan dekat denganlokasi perkantoran Polres, PengadilanNegeri Kota Padangsidimpuan sertaperkantoran lainnya. Jumlah karyawanpada Cabang Padangsidimpuan sebanyak38 orang karyawan, sedangkan jumlahkaryawan Kantor Cabang dan KantorCabang Pembantu KCP seluruhnya 228║Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017sebanyak 72 orang karyawan. Sedangkanjumlah ATM sebanyak 11 unit,diantaranya 3 unit di cabang 1 unit diGoti, 1 unit di pesantren Al-Azhar Bi’Ibadillah, 1 unit di SPBU Padangmatinggi,3 unit di Kantor Cabang PembantuRantau Parapat, 2 unit di Panyabungan,2 unit di Sibuhuan, dan 1 unit di SibolgaSetiawan, Mei 2017.Analisis Penerapan Denda MurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah NasionalDSN/MUI di PT. Bank MuamalatIndonesia. Tbk CabangPadangsidimpuanPada prakteknya di PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk CabangPadangsidimpuan pembiayaan murabahahmenurut hasil wawancara yang telahdilakukan oleh peneliti dengan karyawanpada bagian Koordinator FinancingMurabahah adalah pembiayaan ataupembelian secara angsuran ataupuncicilan yang menggunakan prinsip jualbeli dimana, pihak bank bertindaksebagai penjual dan nasabah sebagaipembeli yang disertai dengan akad danijab qabul Fahlevi, Mei 2017.Sama hal-nya seperti pembeliansebuah rumah, bank tidak menyediakanrumah untuk dijual kepada nasabahmelainkan bank bekerja sama dengandeveloper. Bank akan membeli rumah darideveloper dengan harga bank akan menjual kepadanasabah dengan harga yang dibeli bank dari developerdisebut dengan harga beli dan hargayang dijual kepada nasabah disebutdengan harga jual ditambah dengankeuntungan bank margin Total harga jual tersebutakan di bagi lagi dengan jangka waktuangsuran yang diinginkan oleh nasabahFahlevi, Mei 2017.Produk-produk pada PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk CabangPadangsidimpuan yang menggunakanakad murabahah antara lain yaitu Fahlevi,Mei 20171. PHS Pembelian Hunian Syariah2. Investasi MurabahahPHS Pembelian Hunian Syariahpada PT. Bank Muamalat Indonesia. TbkCabang Padangsidimpuan ini menggunakanakad murabahah dimana, nasabah dapatmemilih hunian seperti apa yang diinginkan oleh nasabah. Hunian yangdimaksud berupa rumah sendiri pribadiatau rumah dengan jenis ruko atau rukanyang biasa digunakan nasabah untukmengelola suatu Murabahah pada PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk CabangPadangsidimpuan merupakan pembeliandengan akad murabahah yang dilakukannasabah dengan tujuan untuk mengelolasuatu usaha maupun mendirikan suatugedung untuk memulai suatu usahaseperti contoh pembelian kebun,pembelian pertanahan dengan tujuanmendirikan sebuah bangunan, ataupunmobil untuk membuka melakukan Pembiayaandengan akad murabahah pada PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk CabangPadangsidimpuan seorang nasabah harusmemenuhi beberapa persyaratan yangdiajukan oleh pihak bank. Persyaratantersebut antara lain yaitu Fahlevi, Mei20171. Mengisi dan menandatangani formpengajuan pembiayaan Penerapan DendaMurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan║2292. Menyerahkan photocopy KTP, suratnikah, kartu keluarga dan berkas-berkas jaminan pihak PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk CabangPadangsidimpuan akan memprosesseluruh berkas-berkas yang telah dilampirkan oleh nasabah. Tujuan daripenyerahan seluruh berkas berkas olehnasabah ini agar pihak bank mengetahuisecara menyeluruh data lengkap seorangnasabah baik data identitas diri dan jugadata perekonomiaan nasabah yang akanmengajukan pembiayaan Pembiayaan Murabahahpada PT. Bank Muamalat Indonesia. TbkCabang PadangsidimpuanPerkembangan pembiayaan murabahahpada PT. Bank Muamalat Indonesiacabang Padangsidimpuan berdasarkanhasil wawancara bahwa Pembiayaandengan akad murabahah pada PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk Cabangpadangsidimpuan memiliki peminatyang sangat banyak dibandingkandengan pembiayaan lainnya, karena padasistim pembiayaan dengan akadmurabahah dalam menentukan harga jualdan harga belinya sangat lah jelas, berapakeuntungan margin yang akan diterimaoleh pihak bank dan berapa harga jualyang akan disampaikan kepada nasabahSetiawan, Mei 2017.Penerapan Denda Murabahah pada Muamalat Indonesia. Tbk CabangPadangsidimpuanPada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan berdasarkanhasil wawancara penulis menjelaskanbahwa denda murabahah adalah Suatuuang lebih yang harus dibayar olehnasabah dalam pembayaran angsurannyayang dikarenakan keterlambatan nasabahpada saat tanggal jatuh tempo yang telahditentukan oleh pihak bank. Dana dendamurabahah ini sebelumnya telahdiberitahukan kepada pihak nasabah dantelah disetujui pada saat melakukan akadpembiayaan murabahah. Dana dendanasabah tersebut akan disalurkan kelembaga ZISWAF zakat, infaq,shadaqahyang bernama Baitulmaal denda nasabah tersebut tidakdimasukkan dalam kategori margin ataukeuntungan bank Setiawan, Mei 2017.Penerapan denda murabahah padaPT. Bank Muamalat Indonesia. TbkCabang Padangsidimpuan, telah sesuaiberdasarkan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5 sanksi dapatberupa denda sejumlah uang yangbesarnya ditentukan atas dasar kesepakatandan dibuat saat akad ditandatangani, danayat 6 dana yang berasal dari dendadiperuntukkan sebagai dana diterapkannya denda Murabahahpada PT. Bank Muamalat Indonesia. TbkCabang Padangsidimpuan berdasarkanhasil wawancara penulis menjelaskanbahwa tujuan diterapkannya denda padapembiayaan dengan akad murabahahadalah untuk memberikan efek jerakepada nasabah yang melakukanwanprestasi ataupun tidak dapatmemenuhi kewajibannya sesuai waktuyang ditetapkan Setiawan, Mei 2017.Penerapan denda murabahah padaPT. Bank Muamalat Indonesia CabangPadangsidimpuan telah sesuai denganFatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4menjelaskan sanksi didasarkan padaprinsip ta’zir yaitu bertujuan agar 230║Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017nasabah lebih disiplin dalam melaksanakankewajibannya. Sebab dengan menerapkansejumlah uang lebih dalam pembayaranangsuran akan membuat nasabah lebihdisiplin dalam melakukan pembayaranangsuran. Pada PT. Bank MuamalatIndonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuanpengenaan sanksi denda murabahah ditentukan berdasarkan pada waktutanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak seorang nasabah dikatakanterkena denda apabila nasabah tersebutmelewati tanggal jatuh tempo yang telahditetapkan oleh pihak bank dalampembayaran angsuran. Sanksi dendamurabahah pada PT. Bank MuamalatIndonesia Cabang Padangsidimpuantidak berdasarkan pada lama nya waktuketerlambatan seorang nasabah dalampembayaran angsuran. Melainkanmenggunakan sistem proses tiring pada PT. Bank MuamalatIndonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuanadalah rentang atau jangka besaranpembiayaan yang telah ditetapkanberdasarkan besar dana pembiayaanyang diinginkan nasabah. Semakin besardana pembiayaan murabahah yang diinginkan oleh nasabah semakin besarbiaya denda yang akan dikenakankepada nasabah. Batas maksimal hanyamengacu kepada tanggal jatuh tempoapabila nasabah tidak dapat memenuhikewajibannya pada saat waktu jatuhtempo maka nasabah dikenakan sanksidenda sesuai waktu yang ditetapkan dantidak dalam hitungan hari Setiawan,Mei 2017.PENUTUPBerdasarkan pemaparan di atasterlihat bahwa pada PT. Bank MuamalatIndonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuandenda murabahah merupakan suatu uanglebih yang harus dibayar oleh nasabahdalam pembayaran angsurannya yangdikarenakan keterlambatan nasabah padasaat tanggal jatuh tempo yang telahditentukan oleh pihak diterapkannya dendamurabahah pada PT. Bank MuamalatIndonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuanuntuk memberikan efek jera kepadanasabah yang melakukan wanprestasiataupun tidak dapat memenuhi kewajibannyasesuai waktu yang perhitungan dendamurabahah pada PT. Bank MuamalatIndonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuanmenggunakan sistem tiring atau denda murabahah telah ditetapkansesuai dengan dana pembiayaan yangdiinginkan oleh nasabah. Dalampenerapan denda murbahah PT. BankMuamalat Indonesia CabangPadangsidimpuan telah sesuai denganberdasarkan kepada kedua Fatwa DewanSyariah Nasional MUI yaitu1. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/20002. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004DAFTAR KEPUSTAKAANAli, Muhammad Daud. 2005. HukumIslam. Jakarta PT. Raja Zainuddin. 2008. Hukum PerbankanSyariah. Jakarta Sinar Grafika. Penerapan DendaMurabahahMenurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan║231Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. Kitabu al-Fiqh Ala Madzahibi al-Arba’ah. BerutDar al-Kutub Syamsul. 2010. Hukum PerjanjianSyariah. Jakarta PT 2013. Akad dan Produk Rajawali Muhammad. 2009. Hukum UIN-Malang Siswanto dan M. Sulhan. Bank Konvensional danSyariah. Malang UIN-Malang 2015. Hadis Ekonomi. JakartaPrenadameda Ali. 2011. Fikih Bagian KeduaMunakahat, Mawaris, Jinayah, danSiyasah. Bandung Cita PustakaMedia Adiwarman. 2003. Bank IslamAnalisis Fiqih dan Keuangan. JakartaIIIT Ibnu. 1999. Sunan Ibnu Dewan Syariah Nasional. Fatwa Keuangan Ahmad. 2004. KamusPerbankan. Bandung Citra Dwi. 2009. Kamus LengkapEkonomi Islam. Yogyakarta Trisadini P. dan Abd. Transaksi Bank Syariah. JakartaBumi dengan KoordinatorFinancing Bapak Fuad IndraSetiawan Karyawan PT. BankMuamalat Indonesia. Tbk dengan Service AssistantBapak Rizky Fahlevi, Karyawan Muamalat Indonesia. TbkCabang Rizal Dkk. 2014. AkutansiPerbankan Syariah Teori dan PraktikKontemporer. Jakarta SalembaEmpat. ... Tiring. Fadli, 2017 Penelitian ini menganalisis dari sisi kebijakan dari perbankan terkait denda bagi nasabah pedagang yang menunda-nunda angsuran KPR nya. Hal ini yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini, bahwa apa bedanya KPR Bank Konvensional menerapkan denda keterlambatan terhadap keterlambatan tempo pembayaran angsuran, sedangkan dalam KPR Bank Syaraih Denda keterlambatan seharusnya tidak boleh ada, namun realitasnya masih ada denda. ...... Dengan demkian, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena kondisi force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi bank syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana social, Fadli, 2017 Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR Kredit Kepemilikan Rumah di perbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapkan perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian profit and loss sharing sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional. ... Raja RitongaEndah NopitaThis research discusses about the practice of mindiringan or credit at Patiluban Mudik village Natal sub-District, Mandailing Natal Regency. Most of them work as laborer at factory, farmers, and fibrous. These works impacts their income and citizen economic, that force them to do mindiringan or credit to fulfill thie nedd every day. The practice of mindiringan or credit makes burden to them and they got fine of research is about field research by qualitative approach and the result explains as the result of observation, interviewing and documentation. Then, the data analyzes comprehensively. This research produces that the practice of credit gives the positive and negative effect for the society at the village. The positive effect is about fulfill their daily need without having money in the first time, while the negative effect is about fine if they late paying the credit in every month. There are two opinions from classical mufti about the fine in credit. First is the practice of credit is forbidden or haram because it is excessive interest or riba. The second the practice of credit is allowed for whom able to pay but they postpone it in paying and for whom are not able to pay it is forbidden. Anis FaridaPriyo HandokoThis study aims to analyse the pros and cons of imposing penalties or fines in law enforcement regulations for violating health protocols in Indonesia. Some people consider that the norm of the fine sanctions in statutory provisions regulating health protocol violators is unconstitutional, but others say it is constitutional. As a country with the largest Muslim population in the world, a study of the perspective of Islamic law is essential. This article uses a normative legal research methodology using two main approaches the statutory and conceptual approaches. The results show that fines are found in the criminal law clusters and state administrative law. Penalties in state administrative law in their enforcement do not require intervention from other institutions. Still, they can be carried out directly by government officials whose authority has been determined in the laws and regulations. Meanwhile, from the Islamic perspective, the fine sanctions can be applied, in the context of hifz Al-Insan, in Maslahah Mursalah as part of the maqasid al-Syari’ah. The obligation to obey government regulations is part of a person’s obedience to God’s commands. Contribution This study’s findings can support the government in enforcing the law to combat the spread of the coronavirus disease 2019 COVID-19 in Indonesia and other countries because, constitutionally, the law is legal. Then, the legality of fines for violators of the COVID-19 health protocol, from an Islamic perspective, does not contradict maqasid al-shari’ah. So, there should be no doubts for Muslims to obey these HanafiahAnwar HafidziThis research proves that the giving of ta'zir in the DSN MUI fatwa is based on mutual agreement which aims to obtain rights as users and depositors. The method used in this study is a literature review with a normative legal approach to the MUI DSN fatwa NUMBER 17 / DSN-MUI / IX / 2000. this research found that ta'zir is a sanction in the form of money a fine, the amount of which is not determined, but rather was made based on the agreement of both parties. In addition, the fine funds are not used as bank revenue but as social funds. Penalty is not to replace the value of real loss that must be experienced fixed cost by the bank, but so that customers are more disciplined in carrying out their obligations. Rizal YayaBuku ini mengulas akuntansi syariah secara lengkap, mulai dari sejarah perkembangan akuntansi syariah, pengembangan perbankan syariah, system operasional bank syariah, hingga cara perhitungan bagi hasil yang disertai ilustrasi transaksi riil. Indonesia, sebagai salah satu Negara dengan mayoritas penduduk muslim, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan akuntansi perbankan syariah. Buku ini merupakan literature penting bagi pembaca yang ingin mengetahui operasional perbankan syariah, khususnya terkait akuntansi perbankan syariah di Indonesia. Materi utama tentang akuntansi syariah disajikan secara komprehensif dengan mengacu pada PSAK terbaru maupun acuan lainnya seperti AAOIFI. Selain itu, dalam buku ini juga disajikan ilustrasi kasus serta transaksi yang terjadi dalam siklus akuntansi. Pada akhir setiap bab disajikan soal latihan yang akan disertai dengan lembar jawaban dan juga lembar evaluasi dari dosen yang Islam. Jakarta PT. Raja Grafindo PersadaMuhammad AliDaudAli, Muhammad Daud. 2005. Hukum Islam. Jakarta PT. Raja Grafindo AliAli, Zainuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta Sinar Perjanjian Syariah. Jakarta PT Raja GrafindoPersadaSyamsul AnwarAnwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta PT Raja dan Produk Syariah. Jakarta Rajawali PersAscaryaAscarya. 2013. Akad dan Produk Syariah. Jakarta Rajawali Bank Konvensional dan SyariahSiswanto ElyM SulhanEly, Siswanto dan M. Sulhan. 2008. Manajemen Bank Konvensional dan Syariah. Malang UIN-Malang Bagian Kedua MunakahatAli ImranImran, Ali. 2011. Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah. Bandung Cita Pustaka Media Islam Analisis Fiqih dan KeuanganAdiwarman KarimKarim, Adiwarman. 2003. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta IIIT MajahMajah, Ibnu. 1999. Sunan Ibnu Majah. Riyad Fatwa Keuangan SyariahDewan MuiSyariah NasionalMUI, Dewan Syariah Nasional. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta Erlangga. Penulis Tim Cek Fakta EditorTim Cek Fakta hoaks! Berdasarkan verifikasi sejauh ini, informasi ini tidak benar. - Beredar narasi di media sosial bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja mengharuskan pondok pesantren berbadan hukum pendidikan dan memiliki izin dari pemerintah pusat. Jika tidak memenuhi syarat itu, dapat dikenakan pidana maksimal 10 tahun dan atau denda Rp 1 salah satu pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyatakan perizinan pendidikan secara umum tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Mengacu pada draf final RUU Omnibus Law yang disahkan DPR pada Senin 5/10/2020, tidak ada ketentuan yang mengatur soal pondok pesantren. Pada Agustus 2020, Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, aturan soal pondok pesantren diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang yang Beredar Akun Facebook Gus Imam pada Selasa 6/10/2020 mengedarkan status soal keharusan pondok pesantren berbadan hukum pendidikan dan izin dari pemerintah pusat yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Status berjudul "Pesantren pun Dilibas dengan Omnibus Law" itu juga mengklaim bahwa RUU Cipta Kerja memuat sanksi bila melanggar kewajiban tersebut. Sanksi berupa pidana maksimal 10 tahun dan atau denda Rp1 miliar. Berikut isi lengkap statusnya "PESANTRENPUN DILIBAS DENGAN OMNI BUS LAW"Semua Ponpes/Pondok Pesantren harus berbadan hukum Pendidikan dan ijin dari Pemerintah Pusat. Jika tidak, penyelenggaraanya bisa dipidana maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp. Bayangkan sulit dan lamanya ijin itu keluar, lantas bagaimana nasib pesantren-pesantren yang berada di pelosok Indonesia. RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 53 1, 62 1 & 71, Sedangkan RUU Omnibuslaw tentang pendidikan Non Formal Formal Pasal 71 jelas 10 Tahun Pidana/Penjara dan/atau denda Rp. Oleh KH. Bukhory Yusuf, Lc, MA komisi 3 DPR RI Fraksi PKS pada Diskusi Publik Potensi Bahaya RUU OmniBusLaw Cipta Kerja Bagi Pesantren dan Pendidikan Non Formal di Jakarta." Facebook Status Facebook soal Omnibus Law UU Cipta Kerja mengatur status hukum dan izin pondok pesantren serta sanksi bagi pelanggar. Hingga Minggu 11/10/2020, status di atas sudah mendapat 400 komentar dan dibagikan 674 kali.

hukum denda dengan uang di pesantren